Sejarah LSP

21 Agustus 2014 / Admin
Kegiatan pendidikan dan pelatihan terus berubah seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan pekerja atau pun organisasi yang saat ini serba ingin cepat, mudah, efektif namun dengan biaya yang murah dan kenyamanan yang tinggi.  Harapan ini tentu tidak dapat dipenuhi apabila hanya mengandalkan praktik pendidikan dan pelatihan secara konvensional, yaitu melalui pembelajaran dalam kelas (class training). Harus ada langkah baru yang berbeda dan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku belajar pekerja dalam organisasi.

Perubahan di dunia pendidikan dan pelatihan seyogyanya lebih dituntut kepada luaran yang mampu meningkatkan standar produktifitas yang ditetapkan organisasi. Seorang pegawai di tengah kesibukan, memiliki kesempatan untuk belajar meski tidak harus meninggalkan tempat kerjanya. Begitu pula di BPJS Kesehatan, seiring dengan perubahan PT Askes (Persero) dari  organisasi berbadan hukum private menjadi berbentuk badan hukum publik, mengharuskan BPJS Kesehatan mampu mengimbangi kebutuhan pegawai berkompetensi dan berkinerja unggul dengan kebutuhan pemenuhan pelayanan kepada peserta yang meningkat secara signifikan.  

Guna mengimbangi kebutuhan pegawai yang berkompetensi dan berkinerja unggul maka salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan tempat sarana dan prasarana belajar serta konten pembelajaran di dalam organisasi. Konsep yang paling tepat dilakukan adalah melalui pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Kesehatan. Melalui kegiatan pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Kesehatan diharapkan dapat diwujudkan Pusat Pembelajaran duta BPJS Kesehatan yang tidak hanya berisi gedung perpustakaan lengkap, namun juga berbagai sarana pendukung yang saling terintegrasi seperti pusat belajar interaktif dan pelatihan. Dengan pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan ini diharapkan pula akan terwujud perpaduan antara bangunan terpadu yang megah dan monumental sebagai landmark BPJS Kesehatan dengan kualitas konten pembelajaran dan pusat pembelajaran core business organisasi terbaik.

BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk untuk mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dihadapkan pada dua tantangan ganda sbb : Pertama, merujuk kepada Visi BPJS Kesehatan “Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) Yang Berkualitas dan Berkesinambungan Bagi Seluruh Penduduk Indonesia Pada Tahun 2019 Berlandaskan Gotong Royong yang Berkeadilan Melalui BPJS Kesehatan yang Handal, Unggul dan Terpercaya”. Hal ini merefleksikan tantangan BPJS Kesehatan sebagai aset strategik bangsa dalam mendorong kemajuan melalui peningkatan kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Kedua, BPJS Kesehatan sebagai pengelola asuransi kesehatan sosial harus diselenggarakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi sosial yang merupakan model pendekatan baru sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Kedua tantangan ini tentunya harus dihadapi dengan tepat melalui penyiapan SDM yang handal, implementasi proses bisnis, struktur organisasi dan teknologi.

Dalam hal penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan kompeten, tantangan BPJS kesehatan ke depan adalah menjadikan sumber daya manusia yang ada memenuhi minimal kapabilitas standar di bidang asuransi kesehatan sosial serta memastikan mereka menguasai kompetensi inti yang memberikan daya ungkit terhadap penciptaan nilai dan keunggulan organisasi. Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya yang mampu menciptakan keunggulan daya saing serta berkelanjutan BPJS Kesehatan sebagai penyedia dan penyelenggara utama asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Salah satu upaya untuk maksud tersebut adalah melalui revitalisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) melalui pendirian dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 18, sudah selayaknya memberikan perhatian terbaiknya agar memiliki SDM berkompeten yang dapat diakui secara nasional, yaitu lebih tepatnya melalui pengakuan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61, dikatakan bahwa pengakuan SDM berkompeten dapat dilakukan melalui pemberian sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat atau instansi tempat SDM tersebut bekerja. Dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang demikian hebat, sangat lah baik apabila sertifikasi dalam rangka menciptakan SDM BPJS Kesehatan yang handal ini tidak hanya berupa sertifikasi internal, namun juga sertifikasi yang diakui BNSP secara nasional.

Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi di lingkungan BPJS Kesehatan dipandang perlu dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan yang akan memastikan kompetensi SDM BPJS Kesehatan sejalan dengan tantangan, tuntutan dan kebutuhan serta terstandar secara nasional.